Penegakan hukum di laut merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi praktik illegal fishing yang merugikan banyak pihak. Illegal fishing sendiri merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum di laut guna mengatasi illegal fishing. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, penegakan hukum di laut menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. “Kita harus bersatu padu dalam memerangi illegal fishing agar kekayaan laut kita tetap terjaga,” ujar Edhy Prabowo.

Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut guna menindak para pelaku illegal fishing. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, patroli laut yang dilakukan oleh Bakamla telah berhasil menangkap banyak kapal yang melakukan illegal fishing. “Kami terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat penegakan hukum di laut,” ungkap Aan Kurnia.

Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya illegal fishing. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI TB Haeru Rahayu, sosialisasi dan edukasi menjadi kunci penting dalam mengubah mindset masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik illegal fishing. “Kita semua harus bersama-sama untuk melindungi sumber daya laut kita,” ujar TB Haeru Rahayu.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum di laut. Beberapa di antaranya adalah minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait. Namun, dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir dan sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik.